Jenewa — Misi Independen Internasional Pencari Fakta PBB tentang Iran pada 21 September 2026 menyatakan memiliki dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa dua serangan Amerika Serikat pada 28 Februari di Minab dan Lamerd merupakan kejahatan perang. Temuan itu disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam laporan A/HRC/63/61, dengan cakupan yang juga meliputi penindasan pemerintah Iran terhadap gelombang protes.
Misi PBB Soroti Serangan ke Sekolah Minab
Untuk serangan di Minab, misi menyebut dua rudal jelajah menghantam Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh dan menewaskan 157 orang, termasuk 123 anak-anak, berdasarkan sumber yang dinilai kredibel. Sekolah itu berada di dekat kompleks angkatan laut Garda Revolusi Iran, tetapi penyelidik tidak menemukan bukti bahwa gedung sekolah digunakan untuk keperluan militer. Misi menilai kegagalan memperbarui data penargetan dan memastikan sasaran militer sebagai tindakan yang lebih dari sekadar kelalaian, serta menyimpulkan ada dasar yang masuk akal untuk menilai serangan terhadap objek sipil itu sebagai serangan membabi buta.
Serangan Pusat Olahraga Lamerd Disorot
Misi juga memeriksa serangan terhadap pusat olahraga di kawasan permukiman Lamerd, Provinsi Fars. Serangan tersebut merusak bangunan tempat tinggal dan sebuah sekolah di dekatnya; laporan Iran International menyebut otoritas setempat melaporkan 22 orang tewas. Misi menemukan dasar yang masuk akal untuk menilai serangan itu tidak membedakan sasaran sipil dan militer sehingga merupakan kejahatan perang. Komando Pusat AS sebelumnya menyatakan pasukannya tidak melancarkan serangan ke kota Lamerd pada hari tersebut.
Penindasan Protes Iran Disebut Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Mengenai Iran, misi menilai penindasan terhadap protes yang dimulai pada 28 Desember 2025 merupakan serangan meluas dan sistematis terhadap warga sipil. Dugaan pelanggaran yang dicatat mencakup pembunuhan melawan hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, pembatasan berat terhadap kebebasan berekspresi, pemutusan internet, serta penggunaan hukuman mati. Misi menyebut sejumlah tindakan itu, termasuk pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi lain, memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi mengatakan jumlah korban tidak dapat diverifikasi secara independen dan kemungkinan melampaui angka resmi 3.038 tewas serta 25.000 terluka.
Washington dan Tehran Tolak Temuan Misi
Washington menolak kesimpulan tersebut. Pentagon mengatakan penyelidikan internalnya masih berlangsung dan belum ada pengumuman, sementara pejabat AS tetap menyatakan operasi militer Amerika mematuhi hukum konflik bersenjata. Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menyebut Dewan HAM PBB tidak menghasilkan apa-apa bagi hak asasi manusia dan mengatakan Iran adalah satu-satunya pihak dalam konflik yang melakukan kejahatan perang. Duta Besar Iran untuk PBB Ali Bahreini juga menolak temuan tentang Tehran dan menuding tekanan ekonomi, manipulasi asing, serta militerisasi kerusuhan telah diabaikan misi.
Istilah “dasar yang masuk akal” menunjukkan temuan investigatif, bukan putusan pengadilan atau vonis pidana. Misi pencari fakta bukan badan yudisial dan tidak membuka perkara kriminal, meski bukti serta kesimpulannya dapat menjadi bahan penyelidikan di pengadilan nasional atau tribunal internasional. Ketua misi Sara Hossain menyerukan penyelidikan independen atas kedua serangan dan pertanggungjawaban serta reparasi apabila pelanggaran terbukti.
Sumber: Reuters — https://www.reuters.com/world/middle-east/un-mission-finds-grounds-believe-us-committed-war-crimes-iran-tehran-crimes-2026-09-17/ ; Dewan HAM PBB, laporan A/HRC/63/61.
Comments
0