Media NU Bedah Larangan Hijab Azerbaijan, Pertanyakan Batas Sekularisme

Pembatasan penggunaan hijab di sekolah-sekolah Azerbaijan kembali memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aturan berpakaian, melainkan juga menyentuh hak seseorang untuk menjalankan keyakinannya tanpa kehilangan akses terhadap pendidikan maupun pekerjaannya. Dalam sebuah artikel yang dimuat di NU, kebijakan tersebut dibahas melalui sudut pandang pemikiran Islam tentang sekularisme dan kebebasan beragama.

Azerbaijan dikenal sebagai negara yang menerapkan prinsip sekularisme, yakni pemisahan urusan agama dari penyelenggaraan negara. Secara prinsip, pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas pemerintah di tengah masyarakat yang memiliki beragam keyakinan. Namun, sebagaimana disoroti dalam artikel NU, persoalan muncul ketika prinsip tersebut diterapkan dengan membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik. Kebijakan yang mengatasnamakan netralitas justru dapat menimbulkan pertanyaan ketika berdampak pada hak individu untuk beragama dan memperoleh pendidikan.

Artikel tersebut juga mengangkat pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas mengenai sekularisasi, khususnya konsep dekonsekrasi nilai-nilai, yaitu pandangan bahwa nilai yang sebelumnya dianggap mutlak dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang relatif dan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Dalam kerangka pemikiran tersebut, penulis mengkritisi cara pandang yang menempatkan nilai-nilai agama sebagai sesuatu yang harus disesuaikan atau dibatasi oleh kepentingan sekuler. Kritik ini kemudian dihubungkan dengan pembatasan hijab yang dinilai berpotensi mencampuri hak umat Islam dalam menjalankan keyakinannya.

Selain itu, artikel tersebut merujuk pemikiran Taha Abdurrahman untuk menolak anggapan bahwa agama semata-mata merupakan urusan privat. Agama tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi manusia dengan Tuhan, tetapi juga memiliki dimensi sosial, pendidikan, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang ini, penggunaan hijab di lingkungan sekolah tidak dapat begitu saja dipisahkan dari identitas dan praktik keagamaan seseorang. Pembatasan terhadap simbol agama pun perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan tata tertib, tetapi juga sebagai persoalan hak dan kebebasan individu.

Perdebatan mengenai Azerbaijan pada akhirnya menghadirkan pertanyaan yang lebih luas: apakah netralitas negara harus diwujudkan dengan membatasi simbol keagamaan, atau justru dengan menjamin setiap warga dapat menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi? Menjaga ruang publik agar terbuka bagi semua orang tidak selalu berarti menyeragamkan perbedaan. Dalam konteks ini, kebijakan negara perlu dilihat dari dampaknya terhadap hak warga, bukan hanya dari prinsip yang digunakan untuk membenarkannya. Sebab, penghormatan terhadap keberagaman tidak cukup berhenti pada pengakuan atas perbedaan, tetapi juga perlu tercermin dalam perlindungan terhadap hak setiap individu.