Polisi India menahan lebih dari 2.000 orang, termasuk politisi oposisi, jurnalis, dan pengacara, saat ibu kota New Delhi dikunci untuk menggagalkan unjuk rasa gerakan pemuda Cockroach Janta Party (CJP) pada Sabtu, 10 Oktober 2026, menurut Al Jazeera dan AP. Para demonstran menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum India Gyanesh Kumar mengundurkan diri.
Tuntutan itu dipicu revisi daftar pemilih yang menurut AP telah menghapus lebih dari 130 juta pemilih sejak tahun lalu. Pengkritik menilai langkah itu bermotif politik dan menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Komisi Pemilihan Umum dan BJP membantah tuduhan manipulasi, sementara Kumar belum berkomentar, menurut Al Jazeera. BJP menyebut revisi itu diperlukan untuk menghapus entri ganda dan tidak sah.
Pemimpin Ditangkap di Dalam Pesawat
Polisi naik ke pesawat Air India yang membawa pendiri CJP Abhijeet Dipke serta dua rekannya, Saurav Das dan Ashutosh Ranka, setelah mendarat di New Delhi dari Mumbai. Dalam video yang ia bagikan, Dipke berkata, "Saya datang untuk ditangkap. Saya tidak takut pada kalian."
Ketiganya dibebaskan pengadilan magistrat eksekutif pada Minggu dengan syarat tidak melakukan pelanggaran ketertiban selama satu tahun, kata pengacara gerakan itu, Ratna Singh. AP mencatat belum jelas apakah syarat tersebut membatasi keikutsertaan mereka dalam unjuk rasa. Setelah bebas, Dipke menyebut Modi sebagai "aib bagi India".
Kawasan Jantar Mantar, lokasi resmi unjuk rasa di pusat kota, ditutup aparat sebelum demonstrasi dimulai. Internet seluler diputus di distrik bisnis pusat, puluhan stasiun metro dan pasar ditutup, dan menurut AP layanan kereta ke ibu kota dibatalkan. Al Jazeera juga mengutip kantor berita ANI yang melaporkan sekitar 600 orang ditangkap di Mumbai terkait aksi tersebut.
Gerakan Kecoa bermula sebagai kampanye satire daring musim panas ini setelah Ketua Mahkamah Agung India membandingkan sebagian pemuda pengangguran dengan parasit, menurut AP. Banyak anak muda lalu memakai kecoa sebagai simbol ketahanan. AP menyebut protes yang dipimpin kelompok ini memaksa menteri pendidikan Modi mundur pada Juli.
Penahanan Berlanjut, PBB Ikut Bersuara
Penahanan berlanjut pada Minggu. India Today melaporkan lebih dari 200 pengunjuk rasa ditahan saat mencoba berbaris ke Jantar Mantar, meski Mahkamah Agung India telah meminta tanggapan pemerintah atas tuduhan penahanan ilegal. Menurut media itu, lebih dari 30.000 personel polisi dan paramiliter dikerahkan di Delhi, dan Ketua Asosiasi Mahasiswa Seluruh India (AISA) Neha Bora termasuk yang ditahan.
Kantor HAM PBB menyatakan keprihatinan atas penahanan massal itu dan meminta pihak berwenang menghormati hak berkumpul secara damai. Amnesty International menilai penahanan itu sebagai upaya membungkam suara kritis. Misi India untuk PBB di Jenewa menyebut keprihatinan tersebut "salah tempat" dan merupakan campur tangan dalam urusan dalam negeri India, menurut Al Jazeera.
Juru bicara BJP Sambit Patra menyebut demonstran sebagai "elemen anarkis" dan mengatakan India tetap tenang. Sebaliknya, Ketua Partai Kongres Mallikarjun Kharge menuding pemerintah Modi mengubah India menjadi demokrasi yang dibungkam. Unjuk rasa ini terjadi menjelang serangkaian pemilu negara bagian penting yang dimulai awal 2027.
Comments
0