Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memulai pembicaraan langsung dengan pemerintahan Myanmar yang dibentuk militer, menurut laporan eksklusif Reuters yang terbit Kamis, 8 Oktober 2026. Langkah ini disebut sebagai pembalikan tajam dari upaya Washington mengucilkan para jenderal Myanmar sejak kudeta 2021.
Reuters, mengutip tujuh pejabat dan mantan pejabat serta pihak lain yang mengetahui perubahan kebijakan itu, melaporkan pendekatan tersebut berfokus pada penutupan pusat-pusat penipuan yang menyasar warga Amerika. Namun, menurut sumber yang sama, pembicaraan itu bisa berkembang ke kerja sama yang lebih luas, termasuk soal cadangan logam tanah jarang Myanmar.
Pertemuan di Naypyitaw
Menurut Reuters, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Intelijen dan Riset Michael Vance ikut dalam pembicaraan dengan Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta yang kini menjabat presiden, di ibu kota Naypyitaw pada 15-16 September. Empat sumber Reuters menyebut pertemuan itu bertujuan membebaskan pengusaha Amerika Adam Castillo, tetapi juga membuka peluang hubungan lebih lanjut.
Reuters menyebut pertemuan itu sebagai kontak tingkat tertinggi sejak kudeta. Castillo, mantan ketua Kamar Dagang Amerika di Myanmar, ditahan di bandara Yangon pada 11 Juni. Ia menolak berkomentar lebih jauh selain memuji Trump atas pembebasannya. Menurut Reuters, pertemuan September itu melanjutkan pertemuan pejabat AS dan Myanmar di Tokyo pada Juni yang juga melibatkan Vance.
Fokus utama pendekatan AS, menurut Reuters, adalah meminta bantuan Myanmar menutup sarang penipuan, termasuk penipuan asmara, yang telah merugikan warga Amerika hingga miliaran dolar AS. Dua sumber menyebut Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah berhubungan langsung dengan otoritas Myanmar soal penipuan siber. Namun para peneliti, seperti dikutip Reuters, menyebut banyak penipuan dijalankan dari wilayah yang dikuasai milisi, dengan sebagian keuntungan mengalir ke militer.
Pejabat AS juga membahas akses ke cadangan logam tanah jarang berat Myanmar yang dipakai untuk kendaraan listrik dan turbin angin, lapor Reuters. Kendalanya, cadangan itu sebagian besar berada di wilayah kelompok bersenjata etnis yang melawan militer, sementara China sebagai importir utama bisa memandang peran AS sebagai tantangan.
Kritik dan Catatan Pelanggaran HAM
Min Aung Hlaing masih dikenai sanksi AS atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal dan pengusiran ratusan ribu Muslim Rohingya pada 2016-2017 yang dinyatakan Washington sebagai genosida, menurut Reuters. Kurang dari dua pekan setelah kunjungan Vance, militer Myanmar melancarkan serangan udara ke pasar yang ramai di negara bagian Rakhine.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) menyatakan serangan pada 28 September di kota Kyauktaw itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 50 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, serta melukai sedikitnya 58 orang. Kepala HAM PBB Volker Turk menyebutnya salah satu serangan paling mematikan di Rakhine sejak kudeta Februari 2021.
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan pihaknya berhubungan dengan semua kelompok di Myanmar terkait isu yang menyangkut kepentingan AS, serta menyuarakan perlunya menghentikan kekerasan dan membebaskan tahanan politik. "Masalah tidak selesai dengan mengabaikannya. Masalah selesai dengan menghadapinya," kata juru bicara Tommy Pigott, seperti dikutip Reuters.
Kritik datang dari anggota DPR AS Gregory Meeks, politikus Demokrat senior di Komite Urusan Luar Negeri DPR. Kepada Reuters, ia menyebut perubahan itu bertentangan dengan nilai dan kepentingan AS, serta memberi rezim Min Aung Hlaing legitimasi internasional yang lebih besar. Juru bicara pemerintahan Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.
Comments
0