JAKARTA, Kamis 12 November 2026 - Resmi mengundurkan diri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat dinamika politik Indonesia memasuki babak baru setelah. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat pengunduran diri yang diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Mengutip laporan Reuters, pengunduran diri Gibran terjadi setelah tekanan politik meningkat menyusul polemik mengenai persyaratan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari kelayakan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Sejumlah anggota DPR bahkan telah mengajukan petisi pemakzulan terhadap dirinya.
Pernyatan Presiden Prabowo Subianto
Presiden menyatakan telah menerima keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, Gibran menyebut pengunduran diri itu merupakan keputusan pribadi dan bukan semata-mata berkaitan dengan kontroversi yang berkembang. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu pemerintahan berjalan tanpa polemik berkepanjangan.
Di sisi lain, keputusan ini memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan kepemimpinan nasional. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya akan segera menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut. Salah satu agenda yang disiapkan adalah meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti wakil presiden.
Peristiwa ini juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan politik antara Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo, ayah Gibran. Reuters menilai pengunduran diri tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan hubungan politik kedua tokoh yang selama ini menjadi bagian penting dari konfigurasi kekuasaan nasional.
Meski demikian, Jokowi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo, khususnya program-program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Kini, perhatian publik tertuju pada proses pengisian jabatan wakil presiden. Lebih dari sekadar pergantian figur, situasi ini menjadi ujian bagi mekanisme konstitusi, stabilitas pemerintahan. Lantas, bagaimana dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi Indonesia? apakah semakin merosot tajam?
Comments
0