Gelombang pembatasan pusat data (data center) di Amerika Serikat memunculkan pertanyaan yang tidak sederhana. Aturan yang dirancang untuk melindungi warga dari lonjakan tagihan listrik dan krisis air, menurut sejumlah analis, juga berpotensi mempersempit ruang bagi pemain kecil, sementara perusahaan bermodal besar lebih mudah bertahan.
Di Texas, Gubernur Greg Abbott pada 21 September memerintahkan Komisi Kualitas Lingkungan Texas (TCEQ) menghentikan penerbitan izin proyek data center sampai audit operator jaringan listrik ERCOT dan Badan Pengembangan Air Texas (TWDB) rampung, menurut surat resmi gubernur dan laporan Texas Tribune. "Simply put, Texans must come first," tulis Abbott. Tiga hari kemudian, Jaksa Agung Texas Ken Paxton mengumumkan penyelidikan terhadap ratusan pengembangan data center yang belum menyerahkan survei penggunaan air.
Di Chicago, Wali Kota Brandon Johnson pada 23 September mengajukan rancangan moratorium 12 bulan untuk data center baru dan perluasan fasilitas lama, yang masih harus dibahas Dewan Kota. Kota Denton, Texas, menggelar dengar pendapat pertama soal jeda 90 hari pada 22 September dengan pemungutan suara paling cepat 2 Desember, menurut KERA News dan Community Impact. Dewan Komisioner Mesa County, Colorado, dijadwalkan membahas rancangan moratorium hingga 12 bulan dalam rapat Selasa, 29 September, lapor The Daily Sentinel. Alasan yang dikemukakan serupa, yakni beban listrik, konsumsi air, dan tagihan warga.
Aturan Mahal, Siapa yang Paling Siap Menanggung
Syarat yang dipasang Texas menggambarkan besarnya biaya kepatuhan. Menurut firma hukum Troutman Pepper Locke, proyek harus menanggung seluruh biaya infrastruktur listrik, menunjukkan bahwa kehadirannya menurunkan tagihan listrik rumah tangga, lolos audit ERCOT, tidak memakai air yang dibutuhkan warga, melaporkan pemakaian listrik dan air, serta mematuhi aturan jarak dari permukiman.
Beban modal sudah terasa sebelum jeda izin terbaru. Reuters melaporkan pada 7 Agustus bahwa banyak proyek harus menyetor jaminan 50.000 dolar AS per megawatt untuk masuk antrean penyambungan jaringan ERCOT, dan draf aturan regulator utilitas Texas dapat menaikkan porsi setoran yang tidak bisa dikembalikan dari 20 persen menjadi 80 persen. "The rub here is that nobody knows how long this will be delayed," kata John Crossley, managing partner firma hukum K&L Gates, kepada Reuters.
Dalam kondisi seperti itu, perusahaan dengan neraca kuat seperti Microsoft, Google, Amazon, dan Meta relatif lebih mampu menanggung setoran jaminan, biaya audit, dan penundaan berbulan-bulan, atau memindahkan rencana ke wilayah lain. Pengembang kecil dan pendatang baru yang bergantung pada pembiayaan proyek serta kontrak sewa lahan cenderung lebih rentan terhadap ketidakpastian.
Nadine Hawkins, Director of Content and Insights di media industri Capacity, menulis bahwa moratorium negara bagian New York mengecualikan lebih dari 130 data center yang sudah beroperasi. Menurutnya, setahun tanpa pasokan hyperscale baru yang ikut berebut kapasitas jaringan, air, dan tenaga konstruksi memberi operator lama "a scarcity advantage", yakni keuntungan kelangkaan yang nyaris luput dari sorotan.
Firma riset SemiAnalysis dalam analisis 15 September mencatat moratorium umumnya membekukan permohonan baru, bukan mencabut izin yang sudah terbit, sehingga proyek yang telah mengantongi izin tetap berjalan. Lembaga itu memperkirakan dampak nyata moratorium lokal sejauh ini baru sekitar 1.525 MW kapasitas yang tertunda, dan menilai laboratorium AI yang makin untung membuat operator lebih mudah membayar lebih dari porsi wajarnya kepada komunitas lokal.
John Trobough, mantan Presidential Innovation Fellow Gedung Putih, dalam kolom opini di Townhall pada April 2026 berpendapat regulasi yang samar menciptakan hambatan yang hanya bisa dilewati perusahaan terbesar, karena startup kecil tidak punya anggaran hukum sebesar raksasa teknologi.
Namun, tesis itu tidak diterima semua pihak. Data Center Coalition, asosiasi industri yang anggotanya mencakup sejumlah perusahaan teknologi terbesar dunia, justru menentang moratorium Chicago. Brad Tietz dari asosiasi itu menyebut rancangan tersebut memberi sinyal Chicago "closed for business", lapor Block Club Chicago. Sebaliknya, Mitch Jones dari Food & Water Watch menyebut RUU federal Ratepayer Protection Act sebagai "cynical fig leaf for Big Tech" dan menyerukan jeda total data center AI baru. Bagi kelompok ini, aturan yang lemahlah yang menguntungkan raksasa teknologi.
Indonesia Masih Membuka Pintu
Berbeda arah dengan AS, pemerintah Indonesia justru mengundang investor. Saat membuka Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, 22 September, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menawarkan potensi PLTA Sungai Mamberamo sekitar 23 GW dan Sungai Kayan sekitar 12 GW, menurut situs Kementerian ESDM. "Tidak perlu ragu para investor kalau membangun data center di Indonesia," ujarnya.
Katadata melaporkan Wakil Presiden Akuisisi Pelanggan dan Layanan Khusus PLN Fauzi Arubusman memperkirakan permintaan listrik data center naik dari 580 MW pada 2026 menjadi 3,5 GW pada 2030, sementara PLN butuh 3 sampai 5 tahun untuk membangun 1 GW. Ia menilai perlu regulasi agar kepentingan nasional tetap terjaga. Jika aturan itu disusun, tantangannya adalah melindungi warga tanpa hanya menyisakan ruang bagi pemain bermodal terbesar.
Comments
0