Gelombang protes pelajar sekolah menengah atas di Prancis belum mereda. Kementerian Pendidikan Prancis menyebut kegiatan belajar terganggu di lebih dari 560 lycee, setara SMA, dari total sekitar 3.700 sekolah di negara itu pada Jumat (2/10/2026) siang waktu setempat, menurut laporan AFP yang dimuat France 24. Euronews mengutip angka kementerian sebanyak 564 sekolah yang menjadi sasaran aksi atau gangguan sejak pagi hari.
Di tengah situasi itu, Menteri Kehakiman Gerald Darmanin mengatakan telah meminta jaksa untuk membebankan tanggung jawab atas kerusakan kepada orang tua pelajar yang terlibat, termasuk membayar biaya perbaikan. Kepada radio RTL, Darmanin menyebut sekitar 2.000 orang telah ditahan polisi sejak gerakan dimulai, dan 90 persen di antaranya masih di bawah umur.
Menurut France 24 dan Euronews, gerakan ini berawal pekan lalu di wilayah Paris lalu menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Para pelajar di tahun-tahun akhir lycee memblokade akses ke gedung sekolah dan terlibat bentrok dengan polisi. Pada Jumat, api merusak pintu masuk dua sekolah di Paris, yakni Leonard de Vinci dan Gaston-Bachelard, sementara polisi menembakkan gas air mata di sebuah sekolah di Brest, Prancis barat.
Keluhan Pelajar dan Tuduhan Kekerasan Polisi
Para pelajar mengeluhkan jam sekolah yang terlalu panjang, kondisi kelas yang tidak layak termasuk ruangan yang kepanasan, serta seringnya guru absen. The Guardian melaporkan keluhan juga mencakup kelas yang terlalu padat dan kekurangan guru. Seorang pelajar berusia 17 tahun di Strasbourg mengatakan kepada media itu, "Ada 35 orang di setiap kelas. Toiletnya tidak cukup, dan ada kebocoran air di beberapa ruangan."
Simon, pelajar berusia 15 tahun di Paris, kepada AFP mengaku sekolahnya tidak memiliki guru sains selama setahun penuh dan tidak memiliki buku pelajaran. Pemerintah, menurut AFP, menyebut keluhan itu sah, tetapi mengecam apa yang mereka sebut sebagai kekerasan perkotaan.
Di sisi lain, pelajar menuduh polisi bertindak berlebihan dengan kerap menembakkan tabung gas air mata. The Guardian melaporkan Kementerian Dalam Negeri telah membuka penyelidikan internal kepolisian setelah muncul tuduhan kekerasan oleh petugas terhadap tiga pelajar. Lola, pelajar berusia 16 tahun di Rennes, kepada AFP mengatakan polisi tidak berhak memukul atau menyemprotkan gas air mata kepada mereka.
Pemerintah Salahkan Kelompok Ultra-Kekerasan
Menteri Pendidikan Edouard Geffray mengatakan kepada BFMTV bahwa gerakan pelajar itu "disandera oleh kelompok pinggiran yang ultra-kekerasan". Ia menyebut sedikitnya 65 staf sekolah terluka sejak gerakan dimulai, termasuk 40 kepala sekolah. Sekitar 170 pelajar juga terluka, sementara lebih dari 100 sekolah mengalami kerusakan parah. Geffray meminta orang tua melarang anak-anak mereka ikut berunjuk rasa karena dinilai berbahaya.
The Guardian melaporkan Perdana Menteri Sebastien Lecornu menggelar rapat kabinet darurat pada Kamis (1/10/2026) dan meminta para menteri membatalkan rencana perjalanan. Kantor Lecornu menyatakan lonjakan kekerasan membuat kesinambungan pendidikan publik nyaris mustahil dipertahankan dan membahayakan staf serta pelajar. Banyak sekolah, terutama di Marseille, berencana menggelar kelas jarak jauh.
Protes ini juga bergema di panggung politik menjelang pemilihan presiden 2027. Pemerintah menuduh partai kiri radikal La France Insoumise (LFI) berada di balik gerakan tersebut. Pejabat senior LFI Manuel Bompard, menurut AFP, menuding pemerintah terjebak dalam teori konspirasi. Adapun pemimpin LFI Jean-Luc Melenchon, seperti dikutip The Guardian, menegaskan partainya mendukung cara perjuangan tanpa kekerasan dan menyatakan kekhawatiran terbesarnya adalah tingkat kekerasan polisi terhadap para pelajar.
Comments
0