Persaingan menuju kursi tertinggi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memasuki babak baru. Masa pendaftaran calon Direktur Jenderal WHO resmi ditutup pada Kamis (24/9/2026), dan nama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin tercatat sebagai satu dari enam kandidat yang diumumkan secara terbuka di laman resmi organisasi tersebut.
Berdasarkan daftar kandidat prospektif di situs who.int yang diakses Sabtu (26/9/2026), Budi yang diusulkan pemerintah Indonesia akan bersaing dengan Hanan Mohammed Al-Kuwari (Qatar), Hanan Balkhy (Arab Saudi), Hans Henri P. Kluge (Belgia), Maria P. Neira (Spanyol), dan Gevorg Tamamyan yang diusulkan Botswana. Kantor berita Antara, mengutip Sputnik, juga melaporkan enam nama yang sama pada Sabtu pagi.
Sebagian laporan sebelumnya, termasuk Kompas.com yang merujuk Reuters, masih menyebut lima kandidat. Perbedaan itu muncul karena nama Tamamyan baru belakangan tampil di laman WHO. Media kesehatan global Health Policy Watch menyebut Tamamyan sebagai dokter onkologi anak asal Armenia dan satu-satunya kandidat yang diusulkan negara anggota kawasan Afrika.
Profil Para Pesaing dan Posisi Budi
Para pesaing Budi bukan nama sembarangan. Kluge menjabat Direktur Regional WHO untuk Eropa sejak 2020, sementara Balkhy memimpin kantor regional WHO untuk Mediterania Timur. Al-Kuwari adalah mantan Menteri Kesehatan Masyarakat Qatar, sedangkan Neira selama dua dekade memimpin departemen lingkungan, perubahan iklim, dan kesehatan di WHO. Neira menjadi kandidat paling akhir, karena Spanyol baru mengajukannya pada hari penutupan.
Di tengah deretan dokter dan pejabat karier WHO itu, Budi tampil dengan latar belakang berbeda. Health Policy Watch menjulukinya the corporate outsider karena ia berlatar pendidikan fisika nuklir dan pernah memimpin bank terbesar di Indonesia, bukan berasal dari dunia kedokteran klinis. Namanya tercantum di laman WHO sejak 31 Agustus 2026.
Dalam forum diskusi Concordia di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Kamis (24/9/2026), Budi menyoroti krisis pendanaan WHO. Seperti dikutip Health Policy Watch, ia mengatakan dalam terjemahan bebas, "Sebagai mantan bankir, saya tahu dunia punya likuiditas dan uang yang berlimpah, jadi tidak ada alasan kita tidak punya cukup dana." Ia menambahkan, WHO perlu kembali ke mandat inti, yakni menetapkan norma dan standar berbasis sains, serta memakai daya rangkulnya untuk menjembatani negara anggota, bank pembangunan multilateral, dan kalangan filantropi.
Amanah Presiden dan Jalan Panjang hingga Mei 2027
Menurut Budi, pencalonan ini merupakan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 31 Agustus lalu, ia menyebut Indonesia sebagai negara besar yang belum pernah menempatkan wakilnya sebagai orang nomor satu di lembaga PBB. "Beliau menitipkan amanah ke saya, kalau bisa wakililah negara-negara berkembang ini agar mendapatkan perhatian di tataran global," kata Budi seperti dikutip Antara.
Jalan menuju kursi Dirjen masih panjang. Menurut Health Policy Watch, forum kandidat akan digelar di Jenewa mulai 18 November 2026. Dewan Eksekutif WHO yang beranggotakan 34 negara kemudian memilih paling banyak tiga finalis pada sidang ke-160 di bulan Januari 2027. Pemungutan suara rahasia berlangsung dalam Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-80 pada Mei 2027, dan pemenangnya mulai bertugas pada 16 Agustus 2027.
WHO juga menyatakan daftar resmi kandidat baru akan dipublikasikan setelah sidang komite regional terakhir tahun ini, yang diperkirakan berlangsung awal November 2026. Artinya, masih terbuka kemungkinan nama lain muncul, sebab negara pengusul boleh merahasiakan kandidatnya hingga saat itu.
Siapa pun pemenangnya akan menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang memimpin WHO sejak 2017 dan mengakhiri masa jabatan pada 15 Agustus 2027. Sang pengganti juga akan mewarisi lembaga yang sedang tertekan. Health Policy Watch mencatat, setelah Amerika Serikat keluar dari WHO, anggaran dasar periode 2026-2027 dipangkas dari 5,3 miliar dolar AS menjadi 4,2 miliar dolar AS, dan lebih dari 2.300 posisi dihapus.
Comments
0