Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersumber dari sistem SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat indikasi lahan terbakar di enam provinsi prioritas penanganan karhutla mencapai 85.765,57 hektare per 14 September 2026, seperti dirangkum Katadata. Kalimantan Barat menyumbang porsi terbesar, 38.310,89 hektare, disusul Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Dampaknya dirasakan jauh lebih luas. Koalisi masyarakat sipil yang melibatkan YLBHI, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, Auriga, dan Walhi, dalam siaran pers 6 September 2026 yang mengutip analisis Greenpeace Indonesia, memperkirakan sekitar 37,9 juta orang di delapan provinsi terdampak asap karhutla gambut dalam sebulan hingga 31 Agustus. Angka itu estimasi masyarakat sipil, bukan data resmi pemerintah.
Di balik angka-angka itu, satu pertanyaan makin sering muncul, yakni apakah api ini murni bencana alam atau sengaja dinyalakan.
Jejak Kesengajaan di Lapangan
Kepala BNPB Suharyanto melaporkan temuan lapangan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (7/9/2026). "Memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar, kami menangkap itu di Jambi ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang hanya Rp500.000, diberi upah begitu," kata Suharyanto, seperti dikutip Viva dan Kompas TV.
Ia juga menunjukkan kondisi di Kalimantan Barat. Menurut Suharyanto, ada lokasi yang baru terbakar dan kebakarannya belum selesai di tempat lain, tetapi lahan itu sudah berubah menjadi rencana penanaman sawit. Kompas TV melaporkan paparan itu disertai foto udara lahan bekas kebakaran yang dialihfungsikan menjadi perkebunan lengkap dengan saluran irigasi.
Prabowo lalu meminta pengusutan diteruskan. "Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya yang 8 maupun yang 18," ujarnya, menurut laman Sekretariat Negara. Ia juga membuka opsi mencabut izin dan HGU perusahaan yang terbukti bersalah.
Jumlah tersangka terus bertambah. Bareskrim Polri sempat menetapkan 72 tersangka yang ditangani sembilan kepolisian daerah, lalu 89 tersangka dari 189 laporan polisi, menurut Antara. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Brigjen Mohammad Irhamni kemudian menyebut hingga 16 September 2026 polisi menangani 219 perkara, menetapkan 162 tersangka perorangan, dan mengusut 95 korporasi di 10 polda, dengan Polda Kalimantan Barat menangani 33 korporasi. Menurut Antara, modus yang dominan adalah pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar karena dinilai lebih murah dibandingkan metode lain.
Konsesi, Kemarau, dan Gambut yang Rusak
Di Kalimantan Timur, Tim Advokasi untuk Keselamatan Rakyat (Takar) dalam konferensi pers Jumat (25/9/2026) mengklaim memetakan 16.865,7 hektare area terbakar di provinsi itu. Sebanyak 11.636 hektare atau 69 persen berada di dalam konsesi 172 pemegang izin. Angka itu jauh di atas data BPBD Kaltim yang mencatat 6.684,34 hektare hingga 24 September 2026. Kementerian Kehutanan sendiri, menurut Antara, telah menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan di Kalimantan atas kebakaran seluas 1.511,55 hektare di areal konsesi mereka.
Namun faktor alam ikut berperan. Pantau Gambut, kepada BBC News Indonesia, menjelaskan gambut yang rusak kehilangan kemampuan menyerap air sehingga mudah sekali terbakar saat musim kering. Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai, kepada BBC News Indonesia, menyoroti minimnya kebijakan mitigasi karhutla di tengah ancaman El Nino. Ia juga menilai penegakan hukum masih tebang pilih. Pantau Gambut juga menilai pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove membuat koordinasi pemulihan gambut antarkementerian menjadi ruang kosong.
Pada 24 September 2026, Prabowo memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional yang langsung berada di bawah Presiden. Bagi pegiat lingkungan, lembaga baru itu baru bermakna jika mampu menindak pelanggaran korporasi.
Comments
0