Pemerintah AS Perketat Proses Visa: 300 Visa Dicabut, Fokus Media Sosial Pemohon Gaza

Harvard students rally in support of Palestinians 'under siege in Gaza' - The Boston Globe (Sumber: gettyimages.com)

# Internasional

Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri kini akan menyaring media sosial para pemohon visa yang pernah tinggal di Jalur Gaza sejak 1 Januari 2007. Langkah ini diambil untuk menilai potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Penyaringan ini berlaku bagi semua jenis visa, baik imigran maupun non-imigran, termasuk visa pelajar dan wisata, terutama bagi individu yang pernah berada di Gaza dalam kapasitas resmi, diplomatik, atau sebagai bagian dari organisasi nonpemerintah.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memerintahkan agar akun media sosial para pemohon visa ditinjau sebagai bagian dari prosedur keamanan. Jika ditemukan unggahan yang dianggap mencurigakan atau berpotensi merendahkan keamanan, maka permohonan visa tersebut akan diajukan untuk penyelidikan antarlembaga guna memastikan apakah individu tersebut menimbulkan risiko bagi keamanan nasional AS.

Rubio mengungkap bahwa lebih dari 300 visa telah dicabut sejak awal tahun 2025. Di antaranya termasuk visa pelajar yang mengkritik perang Israel di Gaza. Meskipun Konstitusi AS menjamin kebebasan berbicara bagi siapa pun yang tinggal di wilayahnya, terlepas dari status visanya, kritik terhadap kebijakan luar negeri AS dapat dijadikan dasar pencabutan visa oleh pemerintah.

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari pendekatan pemerintahan Trump sebelumnya yang menganggap protes mahasiswa terhadap Israel sebagai ancaman bagi kepentingan luar negeri AS. Presiden juga meningkatkan tekanan terhadap universitas-universitas besar yang menjadi pusat demonstrasi, seperti Universitas Harvard, yang menolak mengubah kebijakan internalnya meskipun menghadapi ancaman pembekuan dana federal.

Baru-baru ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri menyatakan bahwa Harvard bisa jadi tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima mahasiswa internasional. Hal ini disebabkan oleh dugaan ideologi radikal serta dukungan terhadap mahasiswa dan dosen asing yang dianggap menyebarkan kebencian anti-Semit. Pemerintah menilai tindakan ini sebagai upaya untuk menangkal pengaruh yang bertentangan dengan nilai dan lembaga Amerika.

Views: 253 Likes: 2 Shares: 0

Source: Al Jazeera

2

Komentar:

Kembali ke Berita Utama